CIMAHI — Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara di kawasan Pemkot Cimahi, akhirnya menemui titik terang setelah dilakukan audiensi dengan pihak Polres Cimahi. Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh perwakilan Wali Kota Cimahi (Asisten I Pemerintahan), perwakilan Kasdim Intel, serta Kepala Badan Kesbangpol Cimahi.
Ketua Umum LSM Penjara, Andi Halim, menjelaskan bahwa aksi demo yang terjadi dipicu oleh adanya miskomunikasi terkait status lahan yang ditempati. Ia meluruskan kesalahpahaman publik mengenai sejarah keberadaan LSM Penjara di lokasi tersebut.
"LSM Penjara sudah menempati lahan tersebut sejak tahun 2009. Kami tidak pernah meminta ganti rugi atau kerohiman kepada Badan Nasional Narkotika (BNN). Kehadiran kami demo hari ini murni karena meminta ketegasan Pemkot Cimahi agar adil dalam memperhatikan pihak-pihak lama yang sudah berada di sana apabila ada pemberian hibah," tegas Andi Halim.
Status Lahan dan Hak Penggunaan Negara
Andi Halim memaparkan beberapa poin penting terkait status sengketa lahan tersebut:
Hak Penggunaan Lahan: Lahan yang diboroskan tersebut merupakan tanah negara yang kini telah diberikan hak penggunaannya kepada BNN oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Posisi LSM Penjara: LSM Penjara menyadari bahwa mereka tidak memiliki hak untuk menuntut lahan tersebut karena statusnya kini resmi di bawah hak pakai BNN.
Tuntutan Solusi: Sebagai solusi, LSM Penjara berencana mencari kantor baru dan mengajukan permohonan kepada Kesbangpol agar lahan atau bangunan tersebut dapat dialihkan menjadi dana hibah untuk organisasi mereka.
Pesan untuk Wali Kota Cimahi
Di akhir keterangannya, Andi Halim menyampaikan pesan khusus kepada Wali Kota Cimahi agar senantiasa menjaga kesehatan dan merealisasikan janji-janji kampanye yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Pesan saya kepada Pak Wali Kota, sehat-sehat terus, dan tolong wujudkan janji kampanyenya yang sudah tertuang dalam RPJMD," pungkasnya.
(Red).
