Kabupaten Bandung Barat FRN – Wacana penghapusan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang dilontarkan Ketua DPRD Muhammad Mahdi menuai skeptisisme dari masyarakat. Pernyataan tersebut dianggap hanya sebagai manuver politik belaka, terutama karena DPRD KBB enggan membuka secara transparan rincian penghasilan dan tunjangan yang selama ini diterima para anggotanya.
Sorotan Tajam dari Warga
Triarti Putri (30), seorang warga Padalarang, mengungkapkan kekecewaannya atas sikap tertutup DPRD KBB. Menurutnya, pernyataan kesiapan Mahdi untuk menghapus tunjangan seharusnya diawali dengan langkah konkret, yaitu membuka secara jujur seluruh rincian penghasilan dewan kepada publik.
“Kalau mau, buka dulu secara transparan penghasilan dan seluruh tunjangan mereka berapa,” tegas Triarti. Ia juga menyoroti adanya dana-dana lain seperti tunjangan reses dan kunjungan daerah pemilihan (dapil) yang berpotensi membengkak.
Senada dengan Triarti, Ibnu Faruqi (28) dari Cipatat juga meragukan keseriusan DPRD KBB. Baginya, pernyataan Mahdi hanya “omongan doang.” Faruqi menantang para anggota dewan untuk membuktikan keseriusan mereka dengan membuka rincian tunjangan.
Dugaan Tunjangan 'Jumbo' yang Disembunyikan
Ketidaktransparanan ini semakin menguatkan dugaan masyarakat terkait besaran tunjangan yang diterima. Rumor di lapangan menyebutkan bahwa setiap anggota DPRD KBB diduga mendapat tunjangan perumahan sekitar Rp20 juta, di luar tunjangan transportasi dan komunikasi.
Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Muhammad Mahdi hanya menjawab dengan normatif, bahwa pihaknya siap jika tunjangan dihapuskan, asalkan itu sudah menjadi aturan. Namun, ia menolak untuk membeberkan rincian pasti dari tunjangan yang diterima anggotanya.
“Beda-beda. Tergantung, yang pasti tidak seperti di dewan pusat. Intinya kalau tunjangan itu dihilangkan kenapa tidak,” ujar Mahdi.
Sikap bungkam ini justru menimbulkan pertanyaan besar. Jika tunjangan yang diterima tidak sebesar yang dirumorkan, mengapa DPRD KBB memilih untuk tidak transparan? Tanpa adanya keterbukaan, wacana penghapusan tunjangan hanya akan menjadi 'lips service' belaka, yang gagal meredam kekecewaan masyarakat.
(Lies).
0 Komentar