CIMAHI FRN, 9 September 2025 – Di tengah krisis ekonomi dan sosial, LSM KOMPAS (Koordinat Masyarakat Pejuang Aspirasi) melayangkan surat desakan keras kepada Pemerintah Kota dan DPRD Cimahi. Organisasi ini mendesak agar pemerintah membatalkan sejumlah program yang dianggap tidak pro-rakyat, termasuk usulan renovasi Gedung DPRD Kota Cimahi senilai Rp 50 miliar, dan mengalihkan anggaran tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam rilis resminya, KOMPAS menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan yang dianggap kurang berpihak pada rakyat. Mereka membandingkan langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah berhasil melakukan efisiensi dan realokasi anggaran demi kepentingan publik.
"Kami mendesak Pemerintah Kota Cimahi dan DPRD untuk mengadopsi kebijakan efisiensi serupa, dengan mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya untuk program pro-rakyat," tulis KOMPAS dalam suratnya.
Selain mendesak pembatalan renovasi gedung, KOMPAS juga menuntut beberapa hal krusial:
* Pembekuan Tunjangan: LSM ini meminta agar kenaikan tunjangan legislatif dan eksekutif ditunda, mengingat kondisi ekonomi rakyat yang masih rentan.
* Pengurangan Perjalanan Dinas: Anggaran untuk perjalanan dinas eksekutif dan legislatif harus dibatasi dan dialihkan untuk bantuan langsung serta program pemberdayaan masyarakat.
* Jaminan Sosial untuk Pekerja Informal: KOMPAS menyoroti 52% pekerja di Cimahi yang berada di sektor informal. Mereka mendesak agar pemerintah mensubsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk kelompok ini.
* Revitalisasi Seni dan Budaya: Alih-alih menghentikan kegiatan seni, KOMPAS menyarankan agar acara seni dan budaya tetap berjalan, namun dengan format yang lebih sederhana dan efisien, serta diintegrasikan dengan program sosial.
Fajar Budhi Wibowo, Koordinator Umum LSM KOMPAS, menekankan bahwa rilis ini bukan sekadar kritik, melainkan sebuah bentuk kolaborasi untuk mewujudkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat.
"Saran dan desakan ini diharapkan dapat menguatkan kepercayaan rakyat kepada eksekutif maupun legislatif, serta meningkatkan stabilitas sosial-politik di Kota Cimahi," pungkas Fajar.
Surat ini ditembuskan kepada berbagai pihak, termasuk Gubernur Jawa Barat, Intelkam POLRI, dan media, sebagai bentuk transparansi dan dorongan agar aspirasi rakyat benar-benar didengar.
(Red).
0 Komentar