KABUPATEN BOJONEGORO - 12 September 2025 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengumumkan kebijakan perintis yang membebaskan biaya parkir bagi seluruh kendaraan berpelat nomor Bojonegoro. Inisiatif ini menandai langkah besar dalam mengatasi masalah parkir liar, pungutan ilegal, dan premanisme di wilayah tersebut.
Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Ibu Hj. Nurul Aziza, saat melakukan pembinaan kepada para juru parkir. Dalam acara tersebut, beliau menegaskan bahwa mulai saat ini tidak ada lagi pembayaran parkir, karena para juru parkir telah mendapatkan gaji dari pemerintah.
Inisiatif untuk Kebaikan Bersama
Kebijakan Parkir Gratis ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dan menciptakan ketertiban di jalanan. Dengan menggaji para juru parkir secara langsung, Pemerintah Bojonegoro berharap dapat meniadakan praktik-praktik ilegal yang selama ini meresahkan.
Ibu Nurul Aziza juga menekankan pentingnya transparansi. Para juru parkir diminta untuk membuat surat pernyataan terkait larangan menarik dan menerima uang. Hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan tidak lagi dibingungkan.
Peningkatan Kesejahteraan Juru Parkir
Selain menguntungkan masyarakat, kebijakan ini juga berfokus pada kesejahteraan juru parkir. Dengan adanya gaji tetap, para juru parkir tidak perlu lagi khawatir tentang pendapatan harian. Ini juga merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas peran mereka dalam menjaga ketertiban.
Namun, Ibu Nurul Aziza mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak. Masyarakat dan juru parkir harus bekerja sama untuk memastikan kebijakan ini berjalan lancar. Beliau mengutip ayat Al-Qur'an sebagai pengingat, “Lain syakartum la azidannakum wala in kafartum inna 'adzabi la syadid” (Jika kamu bersyukur, maka akan Ku-tambah nikmat-Ku kepadamu, dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih), yang menekankan pentingnya rasa syukur atas kebijakan ini.
Inisiatif Parkir Gratis ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk menciptakan tata kelola parkir yang lebih baik, bebas dari pungutan liar, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
(Red).
