BANDUNG BARAT FRN, — Polemik seputar gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang disebut-sebut mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan terus menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat, M. Raup. Pernyataan ini muncul menyusul aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR pada Senin (25/8/2025) yang berujung ricuh dan melumpuhkan aktivitas di sekitar Stasiun Palmerah.
M. Raup menegaskan bahwa kemarahan publik memuncak akibat adanya ketidakadilan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. "Polemik ini muncul di tengah kemarahan publik yang memuncak akibat laporan gaji dan tunjangan anggota DPR yang melebihi Rp100 juta per bulan, di saat kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit," ujarnya.
Aksi unjuk rasa yang diselenggarakan oleh Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat tersebut menjadi simbol ketidakpuasan masyarakat terhadap para wakilnya. "Rakyat kini sedang dalam kesusahan, kesulitan mencari uang, tapi DPR gajinya besar sekali,” tegas M. Raup.
Selain gaji, tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang seolah membebaskan wakil rakyat dari kewajiban pajak juga menjadi sorotan. Menurut Raup, isu gaji dan tunjangan pejabat negara akan terus menjadi sorotan publik di tengah krisis ekonomi dan ketimpangan sosial yang tajam.
Kemarahan publik tak hanya tumpah di jalanan, tetapi juga masif di media sosial. Tagar #BubarkanDPR dan #GajiDPR100Juta menjadi trending topik selama beberapa hari terakhir, mencerminkan kekecewaan luas masyarakat.
"Benahi dan Sejahterakan dahulu Rakyat, sebelum Wakil Rakyat mensejahterakan dirinya sendiri," pungkas M. Raup, memberikan pesan yang menohok kepada para anggota dewan.
0 Komentar