NGAMPRAH, BANDUNG BARAT – Kamis, 1 Januari 2026.
Memasuki gerbang tahun 2026, wajah baru kepemimpinan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi sorotan utama. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan KBB, M. Raup, menyampaikan refleksi kritis sekaligus harapan besar bagi nakhoda pemerintahan KBB, Bupati Jeje Richie Ismail.
Dalam keterangannya hari ini, M. Raup menegaskan bahwa kunci utama percepatan pembangunan KBB terletak pada keberanian Bupati untuk meruntuhkan sekat komunikasi. Ia berharap Bupati Jeje dapat lebih "membuka diri" terhadap seluruh elemen masyarakat, tanpa terkecuali.
"Kemajuan Bandung Barat tidak boleh stagnan. Kita butuh pergerakan yang progresif, dan itu hanya bisa terjadi jika ada sinergi antara pemimpin dan rakyatnya," ujar M. Raup di hadapan awak media, Kamis (01/01/2026).
Tiga Pilar Harapan untuk KBB 2026
Pokja Wartawan KBB merangkum tiga poin krusial yang harus menjadi prioritas Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan setahun ke depan:
Aspirasi Tanpa Filter: Bupati diharapkan turun ke bawah untuk mendengarkan keluhan riil warga. Kebijakan yang lahir dari meja kerja harus selaras dengan kebutuhan di lapangan, bukan sekadar teori administratif.
Transparansi Radikal: Pengelolaan keuangan daerah dan proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara terbuka. Hal ini penting untuk membangun kembali public trust (kepercayaan masyarakat) terhadap pemerintah.
Partisipasi Publik yang Inklusif: Masyarakat jangan hanya dijadikan objek pembangunan, melainkan subjek. Keterlibatan warga dalam perencanaan pembangunan akan menciptakan rasa memiliki (sense of belonging) yang kuat terhadap daerah.
Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih
M. Raup juga mengingatkan bahwa peran Bupati bukan sekadar jabatan seremonial, melainkan tanggung jawab besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) KBB periode 2024-2026.
"Tugas bupati adalah menampung aspirasi, mengeksekusi pembangunan, dan memastikan pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan berjalan optimal. Kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat adalah kunci utama agar KBB tidak tertinggal dari daerah lain," tambahnya.
Melalui refleksi ini, Pokja Wartawan KBB berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan sebagai fungsi kontrol sosial, demi terwujudnya Kabupaten Bandung Barat yang lebih sejahtera, maju, dan transparan di tahun 2026.
Narasumber: Ketua Pokja Wartawan KBB, M. Raup / Tim Redaksi Pokja KBB
(Lilis).
