CIMAHI, 26 Januari 2026 – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Buky Wibawa, M.Si., menegaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif harus bertransformasi menjadi sebuah budaya kerja yang berkelanjutan, bukan sekadar menggugurkan kewajiban formal. Hal ini disampaikan Buky dalam agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berlangsung di Balai Musyawarah RW.09 Ciawitali, Citeureup, Kota Cimahi, Senin (26/1).
Dalam sambutannya di hadapan unsur eksekutif, tokoh masyarakat, dan warga, Buky menekankan bahwa pengawasan yang ketat adalah kunci utama untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berada di jalur transparansi dan keberpihakan pada rakyat.
"Pengawasan harus menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jangan menunggu ada persoalan baru bergerak. Dengan pengawasan yang konsisten dan objektif, potensi penyimpangan bisa kita cegah sejak dini," tegas Buky Wibawa.
Sinergi dan Partisipasi Publik
Lebih lanjut, politisi senior ini menyoroti pentingnya kemitraan yang sehat antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Menurutnya, hubungan yang harmonis akan mempercepat tercapainya target pembangunan Jawa Barat. Namun, ia juga mendorong perangkat daerah untuk lebih membuka ruang bagi partisipasi publik.
"Masyarakat adalah kontrol sosial terbaik. Keterlibatan warga dalam mengawasi jalannya pemerintahan akan memperkuat akuntabilitas kita semua," tambahnya.
Mendengar Suara Akar Rumput
Kegiatan ini juga menjadi momen bagi warga untuk menyampaikan aspirasi langsung. Salah satu isu krusial yang mencuat adalah permintaan warga Citeureup terkait pembangunan jembatan permanen menuju Cibabat. Jembatan sepanjang 10 meter tersebut dinilai vital demi keselamatan anak-anak sekolah yang selama ini harus bertaruh risiko melintasi jalur darurat, terutama saat musim hujan.
Apresiasi datang dari Ketua RW setempat, Apet Sumarjan, yang menyebut kehadiran Ketua DPRD Jabar sebagai jembatan komunikasi yang nyata. "Kehadiran Bapak Buky menunjukkan komitmen legislatif untuk hadir di tengah masyarakat. Kami berharap aspirasi soal infrastruktur ini bisa segera terealisasi demi masa depan pendidikan anak-anak kami," ujar Apet.
Melalui penguatan fungsi pengawasan ini, DPRD Jawa Barat berkomitmen untuk terus mengawal terciptanya pemerintahan yang bersih, profesional, dan sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik.
Tentang DPRD Provinsi Jawa Barat:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat Jawa Barat.
Sumber Media:
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat
Website: www.dprd.jabarprov.go.id
