CIAMIS, Jawa Barat – Senin, 26 Januari 2026 – Desa yang seharusnya menjadi pelindung warga kini berubah menjadi ruang penuh tekanan. Sebuah potret kelam tata kelola desa terungkap di Desa Mekarwangi, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis. Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) membongkar dugaan praktik "tirani lokal" yang menyebabkan hilangnya aset publik hingga krisis kemanusiaan yang memilukan.
Dana Desa Disunat, Hak Publik Terpangkas
Ketua APAK, Yadi Suryadi, mengungkapkan adanya indikasi pemotongan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 hingga mencapai 20 persen. Temuan ini didukung oleh bukti kwitansi dan hasil audiensi warga.
"Dana publik diperlakukan seolah milik pribadi. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan pola sistematis yang melanggar UU Desa dan UU Tipikor," tegas Yadi dalam keterangannya hari ini.
Hilangnya "Napas" Desa: Lapangan Berganti Gudang
Kemarahan warga memuncak saat satu-satunya lapangan desa—ruang komunal tempat anak-anak bermain dan warga bersosialisasi—raib. Tanpa musyawarah desa yang transparan, lahan tersebut kini beralih fungsi menjadi gudang Koperasi Merah Putih.
Upaya warga untuk protes justru dibalas dengan tindakan represif: pengurus Karang Taruna dipaksa mundur secara massal dan struktur pemuda diganti secara sepihak. Desa Mekarwangi kini terbungkam dalam kesunyian yang dipaksakan.
Tragedi Kemanusiaan: Dari Rumah ke Kandang Domba
Di balik angka-angka anggaran yang dikorupsi, terselip kisah pilu warga yang menjadi korban kebijakan sewa tanah bengkok yang mencekik. Dengan tarif mencapai Rp850 ribu per 10 bata—jauh melampaui desa tetangga yang hanya Rp70 ribu—warga miskin semakin terpojok.
Temuan paling menyayat hati adalah adanya warga penyewa tanah bengkok yang kini terpaksa tinggal di kandang domba akibat tekanan ekonomi dan sistem yang menutup akses hidup layak. Tak hanya itu, muncul dugaan penguasaan kartu bantuan sosial milik warga miskin oleh oknum aparat desa.
Teror dalam Diam
Ketakutan kini membayangi warga Mekarwangi. Mereka yang vokal mengkritik mengaku mendapatkan intimidasi fisik maupun psikologis, termasuk ancaman pengusiran.
"Ketika kritik dijawab dengan ancaman, demokrasi desa mati pelan-pelan. Mekarwangi adalah alarm nasional tentang betapa rapuhnya pengawasan Dana Desa di tingkat akar rumput," tambah Yadi.
Desakan Aksi Nyata
APAK mendesak Kementerian Desa, PDTT, serta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh. Negara tidak boleh absen saat warganya sendiri merasa terasing dan terancam di tanah kelahirannya.
Sumber Media:
Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK)
(Lilis).
