KABUPATEN BANDUNG BARAT — Jumat, 31 Juli 2026. Gelombang mutasi dan pelantikan ratusan Kepala Sekolah Dasar serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) memicu reaksi keras dari kalangan pers. Pokja Wartawan KBB secara tegas mengingatkan bupati agar penempatan posisi strategis benar-benar steril dari praktik kedekatan pribadi dan nepotisme.
Pelantikan yang baru saja digelar dinilai bukan sekadar seremoni pergantian kursi, melainkan ujian integritas bagi roda kepemimpinan daerah. Ketua Pokja Wartawan KBB menekankan bahwa proses penempatan pejabat mutlak harus berpijak pada tiga instrumen utama: pengalaman kerja yang relevan, rekam jejak prestasi yang nyata, serta hasil evaluasi kinerja yang teruji.
"Penempatan jabatan tidak boleh didasarkan pada kedekatan pribadi, hubungan kekerabatan, atau pertimbangan lain yang tidak transparan. Jika prinsip ini diabaikan, jabatan hanya akan menjadi sarana pembagian kekuasaan tanpa memperhatikan kemampuan," tegasnya.
Ancaman Nyata bagi Mutu Pendidikan
Sorotan tajam turut diarahkan pada sektor pendidikan di Bandung Barat. Penempatan Kepala Sekolah Dasar yang dilakukan secara serampangan tanpa pengalaman dan prestasi memadai dinilai bakal menjadi bom waktu. Alih-alih mendongkrak mutu belajar, langkah yang salah sasaran justru berisiko merosotkan kualitas peserta didik secara masif.
Lebih lanjut, Pokja Wartawan KBB mengingatkan bahwa pengisian jabatan yang mengabaikan profesionalisme murni akan langsung melumpuhkan efektivitas pelayanan publik dan merugikan masyarakat luas.
Desakan Profesionalisme Tanpa Kompromi
Menyikapi dinamika birokrasi ini, pihak Pokja mendesak Bupati beserta jajaran tim baperjakat agar menjadikan proses penilaian yang objektif sebagai panglima. Pelantikan pejabat harus bersih dari kepentingan kelompok maupun golongan tertentu.
Masyarakat Kabupaten Bandung Barat, lanjutnya, berhak mendapatkan jaminan penuh bahwa figur-figur yang memegang kendali pemerintahan adalah mereka yang benar-benar kompeten. Langkah tegas ini dinilai sebagai harga mati demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga KBB.
(Lilis).
