FRN CIMAHI, 23 Juli 2025 – Aspirasi masyarakat Kota Cimahi bergaung kuat dalam kegiatan Reses III Tahun Sidang 2024-2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat. Ketua DPRD Jabar, Dr. H. Buky Wibawa, M.Si., yang juga merupakan perwakilan dari Dapil Bandung & Kota Cimahi, langsung memimpin sesi dialog interaktif yang berlangsung hangat di Komplek Veteran KCPRI RT 007 RW 006, Kelurahan Cipageran.
Sebagai agenda rutin yang krusial, reses menjadi jembatan bagi anggota dewan untuk mendengarkan langsung denyut nadi masyarakat di daerah pemilihannya. Kehadiran Buky Wibawa disambut antusias warga yang tak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyampaikan beragam persoalan dan usulan, mulai dari isu-isu pendidikan yang fundamental hingga bahaya pinjaman dan judi online yang kian meresahkan.
"Reses ini sangat vital untuk memastikan bahwa suara masyarakat sampai ke tingkat pengambilan kebijakan," tegas Buky Wibawa. "Kami hadir untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan warga di Komplek Veteran ini."
Isu Pendidikan Mendominasi, Pinjol Jadi Alarm Merah
Dalam diskusi yang berlangsung, Buki Wibawa menyoroti beberapa isu yang menjadi perhatian utama warga dan pemerintah provinsi. Kebijakan larangan study tour yang sempat simpang siur menjadi salah satu topik hangat. Buki meluruskan bahwa tidak ada larangan mutlak, namun penyesuaian terkait nilai sekolah perlu dilakukan.
Tak hanya itu, efisiensi anggaran yang berimbas pada pembangunan ruang kelas di berbagai daerah di Jawa Barat juga menjadi sorotan. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau SPMB yang dinilai kurang efisien dan menyulitkan masyarakat pun tak luput dari perhatian. Buki mengakui adanya kesulitan dalam proses pendaftaran serta kecurigaan akan "permainan" dalam seleksi. "Ini menjadi tugas bagi Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan untuk berbenah," tegasnya.
Isu ketenagakerjaan juga menjadi fokus serius, mengingat angka 3,5 juta pengangguran di Jawa Barat yang harus segera ditangani. Yang tak kalah mendesak adalah bahaya pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol). Buki Wibawa dengan tegas menyatakan bahwa judol bukanlah solusi kemiskinan, melainkan justru akan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Ia berharap pemerintah dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberantas jeratan pinjol dan judol yang telah banyak memakan korban di Jawa Barat.
Aspirasi Warga, Pondasi Kebijakan Pro-Rakyat
Melalui reses ini, Buky Wibawa menjelaskan bahwa ia dan anggota dewan lainnya dapat mengidentifikasi "bolong-bolong pembangunan" di berbagai sektor yang belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.
Semua aspirasi yang terkumpul akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi DPRD Provinsi Jawa Barat dalam merumuskan kebijakan yang lebih pro-rakyat dan relevan dengan kondisi lapangan. Ini juga akan menjadi landasan kuat dalam pembahasan agenda legislatif dan penganggaran di tingkat provinsi.
Bagaimana menurut Anda, isu apa lagi yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari DPRD Jawa Barat?
0 Komentar