JAKARTA, 23 Mei 2024 – Kabar mengejutkan kembali datang dari gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terjeratnya Bupati Pati dalam pusaran kasus korupsi menambah panjang daftar kepala daerah yang harus mengenakan rompi oranye. Menanggapi fenomena berulang ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengeluarkan peringatan keras mengenai kerentanan sistemik yang menghantui para pemimpin daerah di Indonesia.
Ironi di Balik Rompi Oranye
Foto yang beredar memperlihatkan sang Bupati tertunduk saat digiring petugas KPK di bawah sorotan lampu kamera wartawan. Penangkapan ini bukan sekadar kasus hukum biasa, melainkan cermin retaknya integritas di tingkat pimpinan daerah. ICW menilai bahwa kasus ini hanyalah "puncak gunung es" dari masalah yang jauh lebih besar.
ICW: Sistem Kita Sedang Sakit
Peneliti ICW menegaskan bahwa ada kerentanan sangat besar bagi kepala daerah untuk terjerumus dalam praktik rasuah. Faktor utama yang disorot adalah demokrasi biaya tinggi.
"Seorang calon kepala daerah harus mengeluarkan dana yang fantastis untuk kontestasi politik. Ketika menjabat, ada tekanan besar untuk 'mengembalikan modal' tersebut. Inilah yang menciptakan celah lebar bagi praktik suap, gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang," ujar perwakilan ICW dalam keterangannya hari ini (23/05).
Tiga Titik Rawan Korupsi Daerah:
Berdasarkan analisis ICW, terdapat tiga area yang paling sering menjadi ladang korupsi kepala daerah:
Pengadaan Barang dan Jasa: Manipulasi proyek pembangunan demi keuntungan pribadi.
Perizinan: Jual beli izin usaha, tambang, atau lahan.
Jual Beli Jabatan: Praktik nepotisme di lingkungan birokrasi pemerintah kabupaten.
Mendesak Reformasi Total
Atas kejadian ini, ICW mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengevaluasi sistem pemilu dan memperketat pengawasan terhadap dana kampanye. Tanpa perbaikan sistem, kursi kepala daerah akan terus menjadi "kursi panas" yang berakhir di penjara.
"Kita tidak bisa hanya mengandalkan penangkapan demi penangkapan. Selama akar masalahnya—yaitu biaya politik yang mahal—tidak dibenahi, maka publik akan terus disuguhi tontonan pemimpin mereka yang diborgol KPK," tegas ICW.
Tentang Kasus:
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terkait detail aliran dana dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus yang menjerat Bupati Pati tersebut. Publik menanti langkah tegas hukum untuk memberikan efek jera maksimal.
Sumber Media:
Divisi Korupsi Politik – Indonesia Corruption Watch (ICW)
Email: info@antikorupsi.org
Website: www.antikorupsi.org
(Red).
