JAKARTA, 12 Januari 2026 – Sebuah tren mengkhawatirkan tengah menyelimuti gedung-gedung perwakilan rakyat hari ini. Kalimat "Maaf, sedang internal, tidak bisa diganggu" kini bukan lagi sekadar alasan kesibukan, melainkan telah menjelma menjadi tembok raksasa yang memisahkan penguasa dari pemberi mandatnya.
Di tengah berbagai isu krusial yang mencekik publik, sikap tertutup oknum dewan yang enggan disapa rakyat dan alergi terhadap pertanyaan wartawan memicu tanda tanya besar: Apa yang sebenarnya sedang disembunyikan di balik pintu tertutup itu?
Transparansi yang Mati di Balik Pintu Terkunci
Ketidakmauan dewan untuk menemui konstituen dan menutup akses bagi jurnalis adalah serangan balik terhadap prinsip keterbukaan informasi. Ketika wartawan—sebagai penyambung lidah publik—dihadang dengan alasan "rapat internal", hak masyarakat untuk tahu otomatis terpasung.
"Dewan dibayar oleh pajak rakyat bukan untuk berbisik-bisik di ruang gelap. Alasan 'internal' yang terus-menerus adalah bentuk arogansi kekuasaan yang nyata," tegas seorang aktivis transparansi publik dalam keterangannya sore ini.
Dampak Fatal: Kebijakan 'Gelap' dan Hilangnya Legitimasi
Sikap acuh tak acuh ini diprediksi akan membawa dampak sistemik:
Lahirnya Kebijakan Siluman: Tanpa pengawasan pers dan masukan rakyat, keputusan yang diambil dalam ruang "internal" rentan disusupi kepentingan oligarki.
Erosi Kepercayaan Publik: Rakyat yang merasa diabaikan tidak akan lagi melihat dewan sebagai wakilnya, melainkan sebagai barisan elit yang asing.
Lonceng Kematian Demokrasi: Jika jalur komunikasi formal tersumbat, jangan salahkan publik jika mereka memilih jalur jalanan untuk mendapatkan perhatian.
Sanksi Sosial Menanti
Sejarah mencatat bahwa pemimpin yang tuli terhadap suara rakyat akan ditinggalkan oleh zaman. Para anggota dewan yang hari ini merasa aman di balik barikade protokoler dan alasan internal, harus bersiap menghadapi "pengadilan rakyat" di kotak suara mendatang.
Pers tidak akan berhenti bertanya, dan rakyat tidak akan berhenti menuntut. Karena di dalam demokrasi, tidak ada ruang yang benar-benar boleh menjadi rahasia jika itu menyangkut nasib orang banyak.
Sumber:
Aliansi Masyarakat Peduli Transparansi
