PEKALONGAN, 5 Maret 2026 – Dunia politik dan hukum tanah air kembali dihebohkan dengan pernyataan kontroversial dari Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Saat menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pengadaan outsourcing, Fadia melontarkan kalimat yang memicu debat publik: "Saya pedangdut, bukan birokrat."
Pernyataan ini muncul sebagai pembelaan atas ketidaktahuannya mengenai tata kelola pemerintahan, sembari melemparkan tanggung jawab urusan birokrasi sepenuhnya kepada bawahan.
Jabatan Publik Bukan Tempat Magang
KPK dengan tegas mematahkan argumen tersebut. Secara hukum, jabatan kepala daerah melekat dengan tanggung jawab mutlak. Berikut adalah beberapa poin krusial yang menjadi sorotan:
Tanggung Jawab Tidak Bisa Didelegasikan: Meski tugas teknis bisa diserahkan kepada staf, tanggung jawab hukum tetap berada di tangan pemegang kebijakan tertinggi. Tanda tangan di atas dokumen negara bukanlah formalitas, melainkan kontrak hukum.
Komitmen Konstitusional: Saat kampanye, yang ditawarkan kepada rakyat adalah visi dan kesiapan. Menggunakan latar belakang profesi lama sebagai alasan ketidaktahuan setelah menjabat dianggap sebagai bentuk pengabaian sumpah jabatan.
Logika "Bukan Ahlinya": Jika seseorang merasa tidak memiliki kapasitas di bidang birokrasi, muncul pertanyaan besar dari publik: Mengapa sejak awal mencalonkan diri sebagai Bupati?
Cermin Retak Demokrasi Kita
Fenomena ini menjadi pengingat keras bagi para pemilih. Popularitas artis memang menjadi jalan pintas menuju elektabilitas, namun mengelola daerah membutuhkan lebih dari sekadar wajah yang dikenal.
"Mengelola daerah bukan soal panggung sandiwara, melainkan soal regulasi, pengelolaan anggaran, dan pengawasan yang ketat."
Publik kini mulai mempertanyakan korelasi antara biaya politik yang selangit dengan gaji kepala daerah yang relatif kecil. Jika motivasi memimpin bukan untuk pengabdian, maka potensi penyimpangan anggaran menjadi ancaman nyata yang harus diwaspadai.
Pelajaran untuk Masa Depan
Profesi lama (seperti penyanyi) sebenarnya bukan penghalang untuk menjadi pemimpin yang hebat. Banyak kepala daerah berlatar belakang non-birokrat yang sukses membawa perubahan. Masalah utamanya bukanlah latar belakang, melainkan integritas dan kesiapan untuk belajar serta bertanggung jawab penuh atas amanah yang diberikan.
Hari ini kita belajar satu hal: Ketika kursi kekuasaan sudah diduduki, alasan "tidak tahu" tidak akan pernah bisa menghapus jerat hukum.
(Red).
