NGAMPRAH, 28 April 2026 – Sebuah unggahan video dari akun Siti Bariyah mendadak viral dan menjadi sorotan publik hari ini. Video tersebut memotret sisi lain dari perjuangan masyarakat kecil dalam mengakses layanan administrasi kependudukan di pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Seorang ibu asal Desa Cibitung, Kecamatan Rongga, membagikan pengalaman pahitnya saat hendak mengurus akta kelahiran. Perjalanan panjang dari pelosok Rongga yang memakan waktu berjam-jam ternyata tidak menjamin kemudahan layanan.
Menunggu Sejak Pagi, Ditolak Saat di Depan Loket
Dalam ceritanya, Siti mengaku berangkat dari rumah sejak pukul 08.30 WIB. Setibanya di lokasi, ia sempat tertahan karena kuota antrean pagi dilaporkan habis. Dengan penuh kesabaran, ia menunggu hingga loket kembali dibuka pada pukul 13.00 WIB.
Keberuntungan seolah berpihak saat ia berhasil mendapatkan nomor antrean 0125. Namun, setelah menunggu hingga pukul 14.26 WIB, harapan itu seketika pupus di depan loket.
"Duh, meni hoyong nangis (Rasanya ingin menangis). Mana jauh dari Cibitung, Kecamatan Rongga. Bukannya tidak mau daftar online, tapi aplikasinya error terus," ungkapnya dalam narasi video yang penuh rasa kecewa.
Ironisnya, petugas loket menyatakan bahwa pengurusan akta kelahiran sudah ditutup (close), padahal ia sudah memegang nomor antrean resmi dan telah menunggu berjam-jam di area kantor bupati.
Kritik Terhadap Sistem dan Komunikasi Petugas
Kekecewaan Siti semakin memuncak karena merasa tidak ada informasi yang jelas sejak awal. Menurutnya, jika memang layanan tersebut sudah tutup, seharusnya petugas keamanan (satpam) atau pusat informasi memberikan pengumuman sejak pagi agar warga dari jauh tidak perlu membuang waktu dan energi untuk menunggu.
"Kalau bicara dari awal bahwa sudah tutup, mungkin saya tidak akan menunggu kelelahan seperti ini," tambahnya.
Pelajaran bagi Pelayanan Publik
Kejadian ini menjadi pengingat keras bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, khususnya dinas terkait, mengenai pentingnya stabilitas sistem pendaftaran online dan transparansi informasi di lapangan. Jarak geografis yang jauh antara kecamatan seperti Rongga dengan pusat pemerintahan di Ngamprah seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam memberikan kepastian layanan.
Hingga berita ini diturunkan, unggahan tersebut terus mendapat simpati dari netizen yang berharap agar Bupati Bandung Barat segera mengevaluasi kinerja petugas di lapangan dan memperbaiki sistem digital agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
(Red).
