CIMAHI – Citra Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi kembali tercoreng oleh isu rasuah. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi menyusul penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi pada Selasa (21/4/2026) lalu.
Kasus ini memicu reaksi keras dari anggota Komisi I DPRD Kota Cimahi, Fitriani Angelina Silaban. Ia menegaskan dukungan penuh terhadap langkah hukum yang diambil Kejari Cimahi dalam mengungkap dugaan praktik lancung di instansi tersebut.
Fokus pada Pemulihan Kerugian Negara
Dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026), Fitriani menekankan bahwa proses hukum tidak boleh hanya berhenti pada penahanan tersangka, namun harus menyentuh inti dari tindak pidana korupsi: pengembalian uang rakyat.
"Kami mengapresiasi kinerja Kejaksaan yang sigap menindaklanjuti dugaan ini. Namun, kami juga mendesak agar kasus ini diusut tuntas tanpa pandang bulu. Fiat justitia ruat caelum—tegakkan hukum meski langit runtuh," tegas Fitriani.
Menurut legislator yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan ini, asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara adalah harga mati. Ia menuntut agar setiap rupiah yang diselewengkan dapat kembali ke kas negara demi kepentingan masyarakat luas.
Dugaan Korupsi Program Pelatihan (2022-2024)
Kejari Cimahi sendiri telah bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti dari kantor Disnaker. Kasi Intelijen Kejari Cimahi, Fajrian, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan untuk mendalami dugaan gratifikasi yang melibatkan oknum di dinas tersebut.
"Dugaan korupsi mengarah kepada salah satu program di Disnaker Cimahi, yakni program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja pada rentang anggaran 2022 hingga 2024," ungkap Fajrian.
Dari hasil penggeledahan, tim penyidik berhasil menyita dua koper berisi dokumen penting serta sejumlah perangkat komputer yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
Peringatan Keras bagi Pemkot Cimahi
Fitriani mengaku miris melihat berulangnya kasus korupsi yang menyeret pejabat di lingkungan Pemkot Cimahi. Ia memberikan peringatan keras kepada pihak eksekutif agar menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga untuk segera memperbaiki tata kelola pemerintahan.
"Sangat miris dan memprihatinkan. Cimahi sudah berulang kali tersandung kasus serupa. Saya ingatkan rekan-rekan di eksekutif untuk lebih berhati-hati dan menjauhi segala bentuk praktik korupsi," tuturnya.
Sebagai fungsi pengawasan, Komisi I DPRD Kota Cimahi berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini. "Kami akan kawal hingga tuntas demi transparansi dan keadilan bagi masyarakat Cimahi," pungkasnya.
(Red).
