Tidore, 15 Juli 2026 – Suasana di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, berubah mencekam. Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terlibat dalam kericuhan hebat yang nyaris berujung pada aksi pembakaran kantor wali kota.
Pemicu Kemarahan: Pemotongan Pendapatan Drastis
Aksi protes ini meledak setelah Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen, mengeluarkan pernyataan mengenai kebijakan efisiensi anggaran daerah. Kebijakan tersebut mencakup langkah kontroversial, yaitu:
Pemotongan 30% Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.
Pemotongan pendapatan bagi pegawai PPPK.
Langkah ekstrem ini terpaksa diambil pemerintah daerah demi menutup lubang defisit anggaran daerah yang mencapai lebih dari Rp50 miliar.
Ketegangan Memuncak: Skenario Terburuk bagi Pegawai
Dalam sebuah pernyataan yang memicu emosi massa, Wali Kota juga menyinggung mengenai skenario terburuk yang harus dihadapi para pegawai, yaitu kemungkinan adanya kebijakan perampingan pegawai atau dirumahkan. Meski demikian, di sisi lain, Wali Kota Muhammad Sinen sempat memberikan klarifikasi dengan memastikan tidak ada pegawai yang akan dirumahkan akibat kondisi ini.
Kericuhan ini mencerminkan tingginya tensi ketidakpastian nasib ribuan pegawai di tengah krisis keuangan yang melanda daerah tersebut.
(Red).
