BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), resmi menabuh genderang perang terhadap proyek infrastruktur berkualitas rendah di wilayahnya. Dalam langkah tegas yang diambil hari ini, Senin (12/1), Gubernur KDM menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan lagi menoleransi pengerjaan proyek publik yang tidak sesuai spesifikasi atau dikerjakan secara sembrono.
Langkah ini diambil menyusul temuan beberapa proyek infrastruktur yang dinilai cepat rusak dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. KDM menekankan bahwa setiap rupiah dari APBD harus kembali ke rakyat dalam bentuk fasilitas yang kokoh dan tahan lama.
Poin Utama Gebrakan Gubernur KDM:
Sanksi Daftar Hitam (Blacklist): Kontraktor yang terbukti mengerjakan proyek dengan kualitas buruk atau tidak sesuai kontrak akan langsung dimasukkan ke dalam daftar hitam dan dilarang mengikuti tender di Jawa Barat selamanya.
Audit Investigatif Berkelanjutan: Pemprov Jabar akan menggandeng tim ahli independen untuk melakukan audit lapangan secara acak tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Transparansi Digital: Masyarakat akan diberikan akses lebih luas untuk melaporkan kondisi proyek di wilayah mereka melalui platform digital yang terintegrasi langsung ke meja Gubernur.
Pertanggungjawaban Hukum: Jika ditemukan indikasi korupsi atau pengurangan volume material secara sengaja, Pemprov Jabar tidak segan membawa temuan tersebut ke ranah hukum.
"Uang rakyat bukan untuk main-main. Saya ingin setiap jembatan, jalan, dan gedung yang dibangun di masa kepemimpinan saya punya kualitas 'bintang lima'. Kalau kontraktor hanya mau cari untung tanpa peduli kualitas, silakan angkat kaki dari Jawa Barat!" tegas Dedi Mulyadi.
Komitmen untuk Masa Depan Jabar
Kebijakan ini merupakan bagian dari visi besar KDM dalam menata infrastruktur Jawa Barat yang lebih berestetika, fungsional, dan kuat. Gubernur ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya sekadar mengejar serapan anggaran, tetapi benar-benar membangun peradaban yang berkualitas bagi warga Jawa Barat.
Gebrakan ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh penyedia jasa konstruksi agar lebih profesional dan menjaga integritas dalam bekerja.
Sumber:
Biro Komunikasi dan Informasi Publik (IKP)
Provinsi Jawa Barat
Email: humas@jabarprov.go.id
Website: www.jabarprov.go.id
