Fakta di Lapangan: Tidak Ada Cabang di Cimahi
Sekretaris DPD GAPEKNAS Jawa Barat, Iwan Kristiawan, mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa secara organisatoris, GAPEKNAS bahkan tidak memiliki kepengurusan resmi di wilayah Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, maupun Kota Bandung.
"Di Cimahi kami tidak punya cabang. Jadi kalau ada yang mencatut nama GAPEKNAS, itu sudah jelas fiktif dan tidak benar," tegas Iwan saat ditemui di Sekretariat DPD GAPEKNAS Jabar, Jl. Laswi No. 91, Bandung, Kamis (16/4).
Salah Kaprah Nama Organisasi
Iwan juga menyoroti kesalahan fatal oknum pencatut nama yang bahkan tidak tahu kepanjangan dari organisasi tersebut. Sejak tahun 2020, GAPEKNAS telah bertransformasi menjadi Garda Pembangun Nasional, bukan lagi "Gabungan Pengusaha" seperti yang sering disalahartikan oleh publik.
Lebih lanjut, ia mengedukasi masyarakat mengenai batasan wewenang asosiasi:
Fungsi Utama: Memfasilitasi Sertifikasi Badan Usaha (SBU) bagi anggota.
Batasan: Asosiasi tidak memiliki kewenangan mengatur, membagi, apalagi memfasilitasi proyek.
Kemandirian: Pekerjaan proyek sepenuhnya adalah ranah masing-masing badan usaha melalui sistem legal.
"Sekarang semua transparan lewat LPSE dan e-katalog. Praktik pengkondisian proyek oleh asosiasi itu hampir mustahil dilakukan di sistem pemerintah saat ini," tambah Iwan.
GAPENSI Cimahi Menepis Isu Monopoli
Senada dengan GAPEKNAS, Ketua GAPENSI Kota Cimahi, Syarief Hidayat, juga membantah keras adanya isu monopoli proyek konstruksi di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa saat ini sudah sangat terbuka bagi siapapun yang memenuhi syarat.
"Tidak ada ruang untuk monopoli. Semua badan usaha punya kesempatan yang sama melalui lelang terbuka. Asosiasi hanya wadah pembinaan, bukan pengatur proyek," ujar Syarief.
Langkah Tegas Terhadap Isu Liar
Pihak GAPEKNAS Jabar kini tengah menelusuri oknum badan usaha yang berani membawa-bawa nama organisasi mereka. Syarief pun mengimbau kepada pihak yang merasa dirugikan untuk langsung melapor ke jalur hukum daripada menyebar isu yang belum terverifikasi.
"Kalau ada indikasi pelanggaran, laporkan resmi. Jangan hanya menjadi isu yang menyesatkan opini publik. Kami siap mengambil langkah hukum jika fitnah tak berdasar ini terus berlanjut," tutup Syarief.
Sumber Media:
Sekretariat DPD GAPEKNAS Jawa Barat
Jl. Laswi No. 91, Samoja, Kec. Batununggal, Kota Bandung.
(Red).
