Selasa, 4 Agustus 2026 — Ruang rapat Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat mendadak tegang. Di hadapan forum resmi Monitoring, Controlling for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Jawa Barat melayangkan peringatan keras yang langsung menohok Pemerintah Kota Cimahi. Sorotan tajam ini bukan tanpa alasan: peredaran obat keras tertentu (OKT), khususnya tramadol, kini telah menjelma menjadi ancaman nyata yang merusak masa depan warga.
Dalam rapat koordinasi yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Cimahi Ngatiyana tersebut, Gubernur mempertanyakan lambannya penanganan di lapangan. Persoalan ini dinilai sudah memakan korban jiwa dan tidak bisa lagi dianggap sebagai pelanggaran administrasi biasa.
Lebih lanjut, muncul dugaan bahwa penindakan di lapangan kerap terhambat oleh bayang-bayang pihak tertentu yang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Meski masih sebatas dugaan, situasi ini memantik tanya besar mengenai ketegasan aparat dan pemerintah daerah.
"Gimana ini, banyak tramadol beredar. Ada warga juga yang jadi korban. Banyak LSM, sehingga tidak ada yang berani menindak. Masa Pak Wali yang berlatar belakang TNI tidak berani menindak?" tegas Gubernur di hadapan para kepala daerah.
Kritik terbuka ini menjadi cambuk pengingat bahwa keselamatan masyarakat harus diletakkan di atas segala kepentingan. Tidak boleh ada ruang kompromi bagi peredar racun generasi yang merusak tatanan sosial.
Menanggapi desakan tersebut, Wali Kota Cimahi Ngatiyana memastikan bahwa pihak pemda telah merumuskan langkah penanganan. "Sedang disiapkan untuk mengatasi," ujarnya singkat. Namun, respons cepat langsung ditekankan agar rencana tersebut tidak berhenti di atas meja, melainkan segera berwujud aksi nyata di jalanan.
Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah Kota Cimahi. Publik menanti keberanian moral dan tindakan tegas tanpa pandang bulu. Sebab, di tengah ancaman obat keras yang mengintai generasi muda, keberhasilan seorang pemimpin tidak lagi diukur dari seberapa banyak rencana yang disusun, tetapi dari seberapa cepat mereka menyelamatkan warganya dari bahaya nyata.
(Red).
