BANDUNG BARAT, 10 Februari 2026 – Ambisi Desa Cigugurgirang, Kecamatan Parongpong, untuk menggerakkan roda ekonomi melalui Koperasi Merah Putih kini terbentur tembok besar: ketersediaan lahan. Meski semangat pengurus sudah membara dengan memulai unit sembako kecil-kecilan, pengembangan skala besar masih tertahan akibat ketiadaan lahan strategis.
Kepala Desa Cigugurgirang, Priana, S.E., mengungkapkan bahwa pencarian lahan di wilayahnya bak mencari jarum dalam jerami. Masalahnya bukan karena lahan tidak ada, melainkan status hukum dan kondisi geografis yang tidak berpihak pada kebutuhan operasional koperasi.
Pemetaan Lahan yang 'Buntu'
Berdasarkan hasil pemetaan tim pengawas koperasi, tiga opsi lahan utama di Cigugurgirang ternyata memiliki kendala serius:
Aset Provinsi: Lokasi terlalu masuk ke dalam dan akses jalan belum memadai.
Aset Pemda KBB: Terkunci secara hukum karena peruntukannya khusus untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU).
Tanah Carik Desa: Memiliki luas yang cukup, namun konturnya berupa tebing curam yang sulit dibangun.
Opsi Strategis: SDN 1 Cigugur Girang Jadi Kunci?
Satu-satunya titik paling potensial saat ini berada di kawasan kantor desa yang kini ditempati oleh bangunan SDN 1 Desa Cigugur Girang. Menariknya, sekolah tersebut berdiri di atas tanah carik desa tanpa dikenakan biaya sewa selama ini.
Menyadari sensitivitas isu pendidikan, Kades Priana menegaskan bahwa dirinya tidak berniat menggusur paksa. Ia justru menawarkan solusi jalan tengah yang harmonis.
"Kami tidak berharap memindahkan sekolah, apalagi membongkarnya. Namun, kami memohon solusi seperti ruislag (tukar guling) tanah, penggantian lahan, atau setidaknya pemanfaatan sebagian bangunan untuk operasional Koperasi Merah Putih," tegas Priana.
Menanti Respon Pemda KBB
Langkah formal sudah ditempuh. Pihak desa telah melayangkan surat resmi kepada Dinas Pendidikan, Ketua DPRD KBB (khususnya Komisi 4), hingga pihak Kecamatan Parongpong. Sayangnya, hingga hari ini belum ada titik terang.
"Sudah satu bulan lebih sepertinya, namun belum ada respon apa-apa," tambah Priana dengan nada kecewa.
Langkah ini diambil Desa Cigugurgirang selaras dengan kebijakan Presiden dalam penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi desa. Warga berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat segera turun tangan memberikan solusi agar program ekonomi dan fasilitas pendidikan bisa berjalan beriringan tanpa ada yang dikorbankan.
(Red).
