CIMAHI – Penantian panjang Kota Cimahi selama seperempat abad untuk memiliki rumah dinas resmi segera berakhir. Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, menegaskan bahwa seluruh gerbong pembangunan tahun anggaran 2025—termasuk proyek strategis rumah dinas—telah berjalan di atas rel prosedur yang ketat dan kini memasuki fase audit menyeluruh.
Pernyataan tersebut disampaikan Adhitia usai meninjau pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMP di SMP Negeri 1 Cimahi, Senin (6/4/2026). Ia menekankan bahwa transparansi adalah harga mati dalam setiap jengkal pembangunan di Kota Militer ini.
Audit Berlapis: APIP dan BPK Turun Tangan
Adhitia menjamin bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pada tahun 2025 sedang dalam pengawasan ketat. Proses audit dilakukan secara paralel oleh dua lembaga otoritas:
APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)
Auditor BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan)
"Seluruh kegiatan, mulai dari fisik hingga administratif di berbagai sektor, diperiksa secara menyeluruh. Jika ada kekurangan atau evaluasi, itu akan menjadi catatan penting bagi kami untuk perbaikan ke depan," tegas Adhitia di hadapan awak media.
Fokus Proyek Strategis 2025
Bukan hanya rumah dinas, sejumlah proyek vital lainnya juga masuk dalam radar audit tahun ini, di antaranya:
Kesehatan: Pembangunan Unit Pengelolaan Darah (UPD) di RSUD Cibabat.
Infrastruktur: Penataan Bundaran Jati.
Pendidikan: Berbagai program yang mayoritas didanai oleh bantuan Pemerintah Pusat.
Mengapa Rumah Dinas Baru Dibangun Sekarang?
Menjawab pertanyaan publik mengenai progres rumah dinas yang terkesan perlahan, Adhitia membeberkan alasan teknis yang mendasar. Pada tahun 2025, fokus utama adalah pemadatan lahan.
"Kita tidak ingin membangun secara sembarangan. Lahan tersebut dulunya area persawahan dengan kedalaman tertentu, sehingga butuh pemadatan maksimal agar pondasinya kokoh. Tahun 2025 kita tuntaskan pemadatan, dan tahun 2026 ini kita tancap gas untuk pembangunan fisiknya," jelasnya.
Lebih dari Sekadar Bangunan: Efisiensi & Marwah Kota
Pembangunan rumah dinas ini dipandang memiliki nilai Multidimensi:
Efisiensi Anggaran: Menghapus beban biaya sewa rumah jabatan yang dikeluarkan setiap tahun.
Aset Daerah: Meningkatkan nilai aset dalam neraca keuangan kota.
Simbol Kedaulatan: Menjadi "Marwah Kota" karena sejak berdiri 25 tahun lalu, Cimahi akhirnya memiliki fasilitas resmi untuk kepala daerah.
Ruang Publik: Direncanakan menjadi area terbuka tempat masyarakat bisa berinteraksi lebih dekat dengan pemimpinnya.
Target 2026: Pembangunan Fisik Dimulai
Memasuki kuartal kedua tahun 2026, Adhitia optimis pembangunan fisik rumah dinas akan berjalan lancar seiring dengan kapasitas fiskal daerah yang optimal.
"Insyaallah, tahun ini fisik mulai berdiri. Mohon doa dari seluruh masyarakat agar semua rencana ini berjalan lancar demi kemajuan Cimahi yang lebih baik," pungkasnya.
Sumber Media: Humas Pemerintah Kota Cimahi Jl. Raden Demang Hardjakusumah No. 1, Kota Cimahi
(Red).
